Foto: Anggota DPRD Barsel Hj. Ani Mahrita
BUNTOK, Pojok62.com – Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Hj. Ani Mahrita menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan turun langsung ke lapangan melaksanakan reses di wilayah Dapil II, meliputi Kecamatan Dusun Utara dan Gunung Bintang Awai (GB Awan), sejak 22 Oktober hingga 1 November 2025.
Dalam kunjungan yang berlangsung di sejumlah desa seperti Tarusan, Marawan Lama, Gunung Rantau, Patas, dan Muara Singan, Hj. Ani berdialog dengan warga untuk menampung langsung berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat.
“Reses ini menjadi sarana bagi kami untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, menampung usulan, dan mencarikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi warga di lapangan,” ujar Hj. Ani Mahrita, Rabu (12/11/2025).
Warga di beberapa desa mengungkapkan harapan mereka, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, penambahan PJU di Desa Muara Singan, hingga pembangunan jembatan penghubung Desa Patas–Muara Singan yang kondisinya kini memprihatinkan.
Selain infrastruktur, aspirasi juga datang dari bidang pendidikan dan kesehatan, yang menurut warga masih perlu peningkatan baik dari segi fasilitas maupun kualitas layanan.
Menanggapi hal itu, politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dan prioritas di DPRD Barsel.
“Setiap masukan dari masyarakat akan kami perjuangkan agar bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Aspirasi ini penting sebagai dasar menentukan arah pembangunan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Hj. Ani menambahkan, kegiatan reses bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik anggota DPRD untuk hadir di tengah masyarakat.
“Kami ingin setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Semua usulan sudah kami catat dan akan diprioritaskan sesuai urgensi kebutuhan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa anggaran daerah tahun 2026 akan mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat hingga lebih dari Rp600 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memahami bila tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus.
“Pemerintah akan memprioritaskan program yang bersifat mendesak dan sangat dibutuhkan masyarakat,” tutup Hj. Ani Mahrita.(Red2).