Foto: Anggota DPRD Barsel Purliani Thea, S.Kep., M.M.
BUNTOK,Pojok62.com – Dalam rangka menyerap aspirasi serta mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Purliani Thea, S.Kep., M.M.telah melaksanakan kegiatan reses di sejumlah desa wilayah Kecamatan Dusun Selatan (Dusel) atau Daerah Pemilihan (Dapil) I
“Dari hasil reses, ada beberapa hal yang disampaikan kepada kami selaku wakil rakyat, di antaranya berkaitan dengan
agenda prioritas yang disampaikan Bapak Presiden,diantaranya ketahanan pangan,
Pendidikan yang bermutu,pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata,serta penguatan ekonomi rakyat.”ujar Purliani kepada awak media,Senin (3/11/2025).
Politisi PDIP Barsel itu menjelaskan aspirasi warga di Dusun Bambaler yakni meminta pemerintah melakukan pembersihan sungai untuk mempermudah akses masyarakat. Beberapa titik sungai yang mengalami pendangkalan dan hanya bisa dilalui disaat air dalam, antara lain Sungai Palui, Sungai Seberang Baru, dan sejumlah anak sungai lainnya.
Sementara itu, untuk desa-desa di daerah hulu bantaran sungai seperti Tanjung Jawa mengharapkan dilanjutkannya jalan Tj.Jawa-Majundre,tak hanya infrastruktur jalan,warga Tanjung Jawa hampir 90 persen menggantungkan hidup pada bertani padi sehingga mereka sangat mengharapkan adanya bantuan traktor untuk menggarap tanah pematang,dan warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi yang berada di Sababilah, yang mana warga harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil pupuk. Kami berharap pemerintah daerah atau dinas terkait bisa mencarikan solusi dengan menambah titik distribusi pupuk agar lebih dekat dengan desa,atau langsung menuju Desa Tanjung,ujarnya.
Pun demikian untuk sekolah Paud dan SMU,warga Tanjung Jawa berharap adanya pembangunan gedung sekolah,dan beberapa usulan lainnya.
Desa Muara Talang juga merupakan salah satu desa yang dikunjungi Ibu Purliani,ada beberapa yang menjadi aspirasi warga yaitu perbaikan sekolah SD dan SMP,perbaikan pipa PDAM,pengadaan kelotok,rengge dan lain-lain.
Sedangkan di Desa Dangka dan Tetei Lanan warga menghadapi kendala pada biaya pembukaan lahan perkebunan sawit yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp 9,5 juta per hektare, belum termasuk biaya tambahan seperti herbisida dan perawatan lainnya,dan mereka berharap adanya bantuan rondap,hexavator dari pemerintah.
“Hampir 80 persen warga Dangka dan Tetei Lanan berkebun sawit. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah dapat membantu meringankan biaya operasional agar warga lokal tidak kalah bersaing dengan investor luar daerah, jelasnya.
Ia menegaskan, reses merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional anggota DPRD dalam memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami ingin setiap pembangunan membawa manfaat nyata bagi warga. Semua usulan akan kami catat dan prioritaskan sesuai tingkat urgensinya,” tegasnya.
Namun, Purliani juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran 2026 diperkirakan cukup menantang, mengingat adanya pengurangan alokasi dana dari pemerintah pusat hingga lebih dari setengah triliun rupiah.
“Kondisi ini tentu akan berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah. Karena itu, kami berharap masyarakat dapat memahami jika tidak semua usulan bisa direalisasikan sekaligus. Pemerintah akan memprioritaskan program yang benar-benar mendesak dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(Red2).