Foto: Kepala BPKAD Barsel saat Rapat Entry Meeting Bersama BPK Perwakilan Kalteng.
Buntok,Pojok62 com — Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan, Akhmad Akmal Husaen, S.STP., M.A, menghadiri Rapat Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Barito Selatan, Senin (17/02/2025).
Rapat ini membahas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2024. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari audit rutin yang dilaksanakan BPK untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Selain Kepala BPKAD, rapat juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Selatan, Eddy Purwanto, AP., SH., M.Si, bersama sejumlah pejabat terkait lainnya.
Usai rapat, Sekda Barito Selatan Eddy Purwanto menyampaikan bahwa kehadiran tim BPK Perwakilan Kalteng merupakan bagian dari agenda tahunan.
“Hari ini kita kedatangan tim dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah dalam rangka Entry Meeting pemeriksaan awal. Ini merupakan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan tahun 2024 dan akan berlangsung kurang lebih 30 hari ke depan. Kami berharap seluruh OPD dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh tim BPK,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy Purwanto mengungkapkan bahwa Kabupaten Barito Selatan telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam tahun berturut-turut. Ia optimistis capaian tersebut bisa dipertahankan.
“Alhamdulillah, enam tahun terakhir kita selalu mendapatkan opini WTP. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan kita berjalan sesuai aturan. Kami mohon doa dan dukungan agar tahun ini kembali meraih predikat yang sama. Jika ada kekurangan, tentu akan kita perbaiki sesuai rekomendasi dari BPK,” tambahnya.
Entry Meeting ini menjadi langkah awal bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap laporan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
Melalui audit rutin ini, diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat meningkatkan kinerja sekaligus menjadikan pemeriksaan BPK sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah. (Red2).